Nama : Muhammad Ashar Hafiz
NPM : 29210200
Kelas : 2 EB 15
Dari Sejarahnya Koperasi sejak pemerintahan Belanda telah mulai diperkenalakan koperasi, Pelopor dari koperasi itu sendiri adalah Drs. Moehammad Hatta atau Bung Hatta sang Proklamator Kemerdekaan Koperasi Indonesia. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya.
Kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar tepatnya pasal 31. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi.
Namun pendapat saya tentang perekonomian Indonesia jaman pemerintahan Bpk.Susilo BambangYudhoyono sudah mulai berkembang kembali dibandingkan jaman sebelum SBY dan terlepas dari pak Harto,pada Jaman Presiden Bpk Suharto memang Koperasi sedang jaya-jayanya haltersebut dibuktikan dengan adanya koperasi Swasembada Pangan dan Koperasi kegiatan Masyarakat yang lain, pada Jaman Pak SBY Koperasi mulai meningkat kembali, dan mulai diperhatikan oleh pemerintah. Banyak program pemerintah saat ini untuk mendukung kegiatan Koperasi,contohnya UMKM yg saat ini gencar di programkan kepada masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran.
Seharusnya jika masyarakat yg memiliki keinginan dapat menggunakan program tersebut untuk kegiatan positif, guna meningkatkan perekonomian di Indonesia.
Senin, 05 Desember 2011
Kamis, 17 November 2011
"TUGAS KOPRASI"
KOPERASI SEKOLAH
Koperasi sekolah adalah sebuah koperasi yang tidak berbadan hukum. Di dalam perekonomian terdapat dua jenis koperasi yaitu koperasi resmi (berbadan hukum) dan yang berbadan hukum. Tujuan di bangun koperasi di dalam suatu perekonomian yaitu untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu contoh koperasi SMA 25 Jakarta tepatnya di Jalan AM. Sangaji Jakarta Pusat.
Koperasi SMA 25 merupakan sebuah koperasi yang sangat maju. Koperasi ini beranggotakan siswa-siswi yang ingin berpartisipasi menjadi anngota dan sebgian bapak ibu guru yang turut serta membantu dalam menjalankan kegiatan koperasi tersebut. Biasanya para siswa lebih memilih belanja di koperasi dibandingkan di kantin sekolah. Karena harga barang-barang yang dijual dikoperasi jauh lebih murah dibandingkan di kantin sekolah. Barang-barang yang diperjualbellikan di koperasi sekolah saya biasanya berupa bennda-benda sekolah seperti perlengkapan tulis siswa, tas sekolah, sepatu sekolah, pakaian seragam, pakaian olah raga, topi, dasi, buku-buku pelajaran, dan lain-lain.
Di koperasi sekolah SMA 25 ini ada tugas pelaksanaan harian untuk mengelola usaha, administrasi, dan keuangan. Pelaksana harian dapat diatur bergantian antara pengurus koperasi sekolah atau ditunjuk secara tetap atau bergantian antara siswa anggota koperasi yang tidak menduduki jabatan pengurus atau pengawas koperasi. Dalam pelaksanaannya harus secara ketat ada pengawasan dari pihak guru atau pegawai sekolah misalnya tata usaha, karena tanpa pengawasan dari pihak sekolah, kopersi sekolah kesulitan karena siswa yang diberi tanggung jawab masih memerlukan petunjuk dan bimbingan. Bagi Kepala Sekolah: Pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah disarankan untuk menggunakan koperasi sebagai laboratorium kewirausahaan atau entrepreneur untuk siswa agar minat entrepreneur siswa dapat timbul melalui koperasi sekolah. Pihak Guru: Guru diharapkan lebih optimal lagi dalam memberikan bimbingan dan pembelajaran tentang koperasi sekolah kepada para pengurus dan anggota yang merupakan siswa kelas X dan XI, khususnya guru mata pelajaran ekonomi dan pembimbing koperasi. Pihak Siswa: a. Siswa di harapkan lebih meningkatkan partisipasinya di dalam koperasi sekolah sebagai anggota, sebagai pengurus, sebagai pengawas, di dalam bidang usaha dan di dalam bidang modal serta meningkatkan pengetahuan tentang koperasi dan koperasi sekolah, b. siswa diharapkan memanfaatkan koperasi sekolah sebagai laboratorium kewirausahaan.
Di dalam kopersi ini, keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dapat dibagikan secara merata kepada seluruh anggotanya, sebagian lagi dapat di gunakan untuk membeli barang-barag yang akan dijual kembali, dan sisanya dimasukan ke dalam kas yang digunakan jika ada keperluan kegiatan sekolah seperti ekskul, bimbel, dan lain-lain.
Jumat, 30 September 2011
Tentang Koperasi
Muhammad Ashar Hafiz
29210200
29210200
2 EB 15
Koperasi
Koperasi adalah suatu jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Yang memiliki hak yang sama, koperasi merupakan usaha kekeluargaan sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.
Prinsip dari Koperasi
Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam [ekonomi], kebebasan dan otonomi, serta pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi
Keunggulan Koperasi
Kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan lain cukup besar mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan antara lain pada skala ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor precuniary, dan lain-lain.
Kewirausahaan koperasi
Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif Tugas utama wirakop adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota,manajer birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang yang peduli terhadap pengembangan koperasi.
Macam-macam koperasi :
Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya
Secara umum, berdasar jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi.
- a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”
- b. Koperasi Serba Usaha (KSU)
KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.
- c. Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.
- d. Koperasi Produksi
Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.
Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya
- a Koperasi Unit Desa (KUD)
- b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
- c. Koperasi Sekolah
Selain tiga jenis koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya. Misalnya koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan Koperasi Nelayan.
Pengurus
Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri. Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan, sedangkan ternyata bahwa yang dapat memenuhi syarat-syarat ialah mereka yang bukan anggota atau belum anggota koperasi (mungkin sudah turut dilayani oleh koperasi akan tetapi resminya belum meminta menjadi anggota).Koperasi di Indonesia
Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).
Fungsi dan peran koperasi Indonesia
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.Koperasi berlandaskan hukum
Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah [Organisasi] ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak.Arti Lambang Koperasi
No | Lambang | Arti |
1 | Perisai | Upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya. |
2 | Rantai (di sebelah kiri) | Ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa anggota sebuah Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut, maka semua Anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka Padi dan Kapas akan mudah diperoleh. |
3 | Kapas dan Padi (di sebelah kanan) | Kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah disebut makmur-sejahtera jika cukup sandang dan pangan. |
4 | Timbangan | Keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum. Semua Anggota koperasi harus adil dan seimbang antara "Rantai" dan "Padi-Kapas", antara "Kewajiban" dan "Hak". Dan yang menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam Perisai. |
5 | Bintang | Dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti "tubuh", dan Bintang bisa diartikan "Hati". |
6 | Pohon Beringin | Simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut kayu (dari bahasa Arab "Hayyu"/kehidupan). Timbangan dan Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi. |
7 | Koperasi Indonesia | Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan Koperasi negara lain. Tata-kelola dan tata-kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa Indonesia harus punya tata-nilai sendiri. |
8 | Warna Merah Putih | Warna merah dan putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia. |
Referensi
1. (Inggris)O'Sullivan, Arthur (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. hlm. 202. ISBN 0-13-063085-3
2. Ningsih, Murni Iran Koperasi
3. Hans, Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi, 1980
4. Hendar & Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Lembaga Penerbit FEUI, 2005, hal 18-23
5. Hendar & Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Lembaga Penerbit FEUI, 2005, hal 206-216
6. Djazh, Dahlan Pengtahuan Koprasi (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hlm. 162,163
7. Djazh, Dahlan Pengetahuan Koperasi (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hlm. 16
8. Kementrian Koperasi dan UKM, 24 Juni 2011
9. Djazh, Dahlan Pengtahuan Perkoprasian (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1977) hlm. 26,27
10. Nunkener, Hans M Hukum Koperasi (Bandung: Alumni, 1981) hlm.12
11. Chaniago, Arifinal Ekonomi dan Koperasi(Bandung : CV Rosda Bandung 1983) hlm. 29
12. http://kisaranku.blogspot.com/2010/11/koperasi-indonesia.html
Kesimpulan dari Saya
Dari Referensi-referensi diatas dan karya tulis tersebut saya menyimpulkan bahwa koperasi adalah suatu lembaga organisasi/Janis badan usaha yang dibuat untuk kepentingan bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang dimana koperasi sangat bermanfaat untuk anggotanya, karena kita dapat menggunakan peminjaman uang dan untuk kita kelola lagi untuk wirausaha dan kita kembalikan uang yang sudah kita pinjam tersebut. Banyak manfaat dapat yang kita ambil dari adanya lembaga organisasi koperasi, koperasi dapat membantu rakyat menengah kebawah untuk semakin berpotensi dalam hal bisnis, dan menyalurkan hasil kerja untuk bersaing dalam pangsa pasar nasional bahkan internasional. Untuk itu walaupun koperasi dulunya adalah kegiatan para kaum kaya, namun organisasi ini sangatlah berguna tidak hanya untuk para masyarakat kelas atas saja tetapi juga masyarakat kelas menengah kebawah.
Sejarah Koperasi di Indonesia
MUHAMMAD ASHAR HAFIZ
29210200
2 EB 15
Sejarah Koperasi di Indonesia
Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:
- Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
- Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
- Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.
Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Sabtu, 30 April 2011
KAITAN ANTARA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
1. 1. Modal Asing dalam Pembangunan
Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh perbankan struktur produksi dan perdagangan. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi.
2. 2. Motivasi Negara Donor
Hutang luar negeri yang disalurkan oleh Negara maju ke Negara yang sedang berkembang dan atau Negara miskin tidak dilakukan atas dasar kemanusiaan, tetapi di lakukan atas dasar motivasi ekonomi dan bahkan politik. Hutang luar negeri tidak akan disalurkan tanpa adanya keuntungan yang diperoleh Negara pemberi hutang.
3. 3. Sumber-sumber pembiayaan Pembangunan Indonesia
Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Indonesia khususnya daerah Khusus Ibukota dari modal asing.
Utang luar negeri sebenarnya merupakan alat politik. Bagi CGI, Bank Dunia, IMF, utang tidak boleh berhenti, dalam hal ini justru yang meminjamkan yang tampak aktif. Hal ini karena bagi mereka, utang merupakan alat untuk dapat melakukan intervensi politik. Misalnya saja intervensi dalam penyusunan UU di negeri pengutang. Utang juga merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan financial lembaga-lembaga tersebut. Pernah saat beberapa Negara tidak meminjam kepada IMF, lembaga ini terpaksa menjual cadangan emasnya untuk operasional.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa”. Dari uraian di muka sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.
KAITAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI
A. Investasi Asing untuk Pembiayaan Pembangunan
Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan aliran modal lainnya, misalnya portofolio investasi ataupun utang luar negeri. Salah satu sebabnya adalah dikarenakan PMA tidak begitu mudah terkena gejolak fluktuasi mata uang (seperti halnya investasi portofolio) ataupun beban bunga yang berat (misalnya utang luar negeri).
Sehingga pada masa mendatang sudah dapat dipastikan bahwa PMA diharapkan akan menjadi kunci suksesnya pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang diharapkan bagi negara kita pada masa mendatang adalah pembangunan berkelanjutan. Sehingga PMA yang harus diterapkan di negara kita adalah PMA yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan PMA yang berkelanjutan di sini adalah PMA yang dapat memaksimalkan keuntungan PMA bagi Indonesia dan meminimalkan dampak negatif PMA bagi Indonesia
Dampak dari PMA terhadap perekonomian suatu negara dapat disimpulkan bahwa dampak terhadap ekonomi secara keseluruhan sangat tergantung dari kondisi host countries; tingkat tabungan-investasi domestik; metode yang digunakan dalam PMA (misalnya merger & acuisition ataupun greenfield investment); sektor-sektor yang terlibat dalam PMA; dan tentunya stabilitas dari host countries. Pada akhirnya diharapkan perlu untuk melakukan penilaian terhadap faktor faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh PMA. Keputusan perusahaan asing dalam melakukan PMA akan didasarkan pada berbagai pertimbangan, misalnya stabilitas politik di host countries, aksesibilitas dan potensial pasar di host countreis, repatriasi keuntungan untuk kepentingan investor asing, dan terdapatnya infrastruktur yang memadai di host countries. Privatisasi dan deregulasi merupakan faktor kunci untuk menarik PMA.
B. Perdagangan Internasional Sebagai Motor Pembangunan
Perdagangan internasional sendiri diharapkan dapat menjadi mesin dari pertumbuhan ekonomi. Masalah perdagangan internasional, yang berlandaskan atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi maupun kebijaksanaan perdagangan luar negeri banyak menyangkut ekspor sebagai pembatas pertumbuhan ekonomi. Potensi ekspor Indonesia sendiri dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia dan tantangan pada daya saing nasional.
Guna mengembangkan perdagangan internasional, setidaknya diperlukan dua hal yaitu penciptaan persaingan sehat di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan akses pasar perdagangan internasional. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari fluktuasi harga dan tekanan (shock) yang timbul dari luar.
Kebijakan perdagangan luar negeri sendiri, merupakan salah satu dari kebijakan ekonomi makro, adalah tindakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Karena meruapakan salah satu bagian, maka kebijakan perdagangan luar negeri tidak independen, malainkan saling mempengaruhi terhadap komponen-komponen lain dari kebijakan ekonomi makro tersebut, seperti kebijakan industri, kebijakan fiskal, kebijakan tenaga kerja, kebijakan moneter dan lainnya. Tujuan kebijakan ekonomi perdagangan luar negeri adalah pertama, untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari luar negeri, misalnya efek resesi ekonomi dunia terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia. Kedua, untuk melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor dari luar negeri. Ketiga, untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran yang sekaligus menjamin persediaan devisa yang cukup terutama untuk kebutuhan pembayaran impor dan cicilan utang luar negeri.
Strategi pengembangan ekspor pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan struktur ekspor yang kuat dan tangguh. Struktur ekspor yang tangguh dapat tercapai bilamana produk ekspor tersebut telah benar-benar beragam jenisnya, pasarnya tersebar luas, dan pelakunya juga makin banyak. Untuk itu langkah yang diperlukan adalah diversifikasi, baik produk, pasar, maupun pelakunya.
Perlu juga disadari bahwa, memasarkan produk di luar negeri sering berbeda dengan memasarkannya di dalam negeri. Pasaran di luar negeri sangat kompetitif sehingga hanya pengusaha yang ulet dan mempunyai daya saing tinggi yang akan menang dalam persaingan tersebut dan yang merebut pasaran.
D. Utang dan Bantuan Luar Negeri
Sumber keempat dari sumber dana pembiayaan pembangunan yaitu utang dan bantuan luar negeri. Sesuai amanat dari GBHN bahwa tingkat utang luar negeri perlu dikurangi, pembahasan ini lebih memfokuskan pada analisis terhadap utang luar negeri berikut permasalahan dan agenda ke depannya.
Permasalahan utang luar negeri sekarang telah menjadi fokus perhatian utama meski pada awalnya sendiri utang luar negeri seperti dimanatkan oleh GBHN tahun 1973 hanya sebagai pelengkap dan pembantu akan tetapi dalam perjalanannya telah terjadi penumpukan stok utang luar negeri yang relatif tinggi. Posisi utang yang sudah tinggi tersebut membawa konsekuensi logis pada beban pembayarannya.
Ukuran efektifitas lainnya yaitu progress variant. Dengan semakin kompleknya masalah yang dihadapi setelah krisis, otomatis semakin banyak proyek yang progress variannya negatif cukup besar. Hal itu menyebabkan beban pada kewajiban commitment fee dari sejumlah dana yang belum/tidak diserap (undisbursed balance). Sejak krisis jumlah proyek yang telah menjadi commitment dalam CGI tidak banyak yang dapat direalisasikan. Kecilnya realisasi terhadap commitment proyek baru berkaitan dengan persyaratan yang diajukan oleh donor semakin ketat, dimana besar kecilnya commitment lembaga donor tergantung keberhasilan Indonesia dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan yang cukup menonjol adalah penyusunan on lending policy dan pelaksanaan fiduciary control yang pada intinya adalah perbaikan proses pengadaan barang dan jasa (proqurement process) yang lebih transparan.
E. Sumber Dana Alternatif Non-Konvensional Untuk Pembiayaan Pembangunan
Setidaknya terdapat lima konsep sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang dibahas dalam kajian ini yaitu: Global Public Goods, Pembangunan Berbasis Aset, Sistem Pajak Global, Arsitektur Baru Keuangan Internasional dan Bank Pembangunan Domestik. Usulan mengenai Global Public Goods dan Sistem Pajak Global sebagai alternatif pembiayaan pembangunan telah menjadi topik internasional dan dikemukakan di KTT Pembiayaan Pembangunan di Mexico 2002
Dalam perkembangan wacana mengenai global public goods ini, terdapat isu yang dilontarkan oleh beberapa negara maju untuk mengaitkan ODA dengan global public goods. Argumen yang umumnya dipakai adalah bahwa pada dasarnya baik ODA atau bantuan secara umum dan global public goods masing-masing memiliki dampak baik terhadap pembangunan. Namun penggabungan keduanya mungkin lebih tinggi dari jumlah dampak yang dihasilkan secara sendiri-sendiri tanpa lainnya. Global public goods dapat meningkatkan secara marjinal dampak dari bantuan secara berlipat.
Alternatif kedua dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia untuk dikonversi menjadi modal. Dengan kekayaan yang melimpah, maka semestinya kekayaan ini dapat dimanfaatkan dengan melakukan konversi dan rekayasa finansial untuk menghasilkan modal. Dua konsep mengenai pembiayaan pembangunan berbasis sumber daya alam ini adalah Debt for Nature Swap (DNS) dsan sekuritisasi aset. Hal yang mendasari konsep DNS bersumber dari pengertian global bahwa upaya-upaya internasional untuk melestarikan sumberdaya alam mesti dilanjutkan dan negara-negara maju semestinya memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara yang memiliki kesulitan ekonomi tersebut diantaranya melalui fasilitis swap.
Konsep kedua sekuritisasi aset bisa jadi merupakan suatu terobosan yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut untuk menutup investasi swasta yang selama ini telah dibiayai dengan pinjaman luar negeri berjangka pendek yang saat krisis menimbulkan ketidak stabilan dalam neraca pembayaran dan mata uang. Setidaknya terdapat tiga mekanisme utama dalam pembiayaan aset yaitu Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBSs) dan Real Estate Investment Trust (REITs).
Alternatif ketiga dari sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah konsep pajak global. Di samping usulan pembentukan organisasi pajak internasional sendiri, ada tiga usulan jenis pajak yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk diterapkan. Jenis pertama yaitu Carbon tax memang memiliki tujuan yang baik dan mungkin pula diterapkan di Indonesia jika kita mengabaikan aspek dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu pengkajian lebih lanjut dampak pengenaan Carbon Tax terhadap perekonomian Indonesia. Jika diterapkan di negara maju yang memiliki kondisi perekonomian relatif maju mungkin sudah selayaknya, namun bagi perekonomian yang sedang tumbuh seperti Indonesia, dikhawatirkan pengenaan pajak ini akan menaikkan harga yang pada akhirnya cenderung menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Jenis pajak kedua yaitu pajak mata uang asing yang bertujuan untuk mengurangi spekulasi, sangat mungkin diterapkan di Indonesia namun mendapatkan tentangan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF sehingga saat ini masih relatif sulit untuk diterapkan. Jenis pajak ketiga yaitu pajak transportasi udara internasional memiliki tingkat kemungkinan penerapan menengah, dimana besarnya peroleh dana diperikirakan pada level menengah dan tingkat keberlanjutannya bersifat jangka panjang.
Alternatif keempat berkaitan dengan ide perlunya arsitektur baru lembaga keuangan internasional. Sistem keuangan internasional yang ada saat ini dirasa tidak mampu melindungi dunia perekonomian dunia dari krisis keuangan. Dalam rangka mencegah krisis menjadi lebih dalam keterpurukannya di kemudian hari, diperlukan suatu reformasi dalam sistem atau arsitektur baru keuangan dunia. Dua konsep yang muncul adalah perlunya pengalokasian baru Special Drawing Rights dan secara regional perlu dibentuknya Asian Monetary Fund.
Alternatif kelima dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan menyangkut kelembagaan yaitu usulan dibentuknya bank pembangunan domestik. Konsepnya adalah bahwa dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang dimiliki atau didukung oleh pemerintah guna mendukung kebijakan-kebijakan dan strategi perekonomian nasional serta membiayai proyek-proyek nasional yang tidak dapat didanai oleh swasta. Istilah yang mungkin bisa digunakan adalah policy based finance.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep alternatif inovasi sumber daya untuk pembiayaan pembangunan cukup mungkin diterapkan di Indonesia namun memiliki tingkat kesulitan karena dikelilingi beberapa faktor permasalahan domestik maupun internasional yang tak bisa dilepaskan. Begitu juga aspek-aspek non ekonomis yang melingkupinya termasuk aspek politik internasional.
Sumber
DAFTAR PUSTAKA
1. http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8205/
2. http://okkifajrin.blogspot.com/2010/01/hutang-luar-negeri-dan-pembiayaan.html
3. http://mustofasmp2.wordpress.com/2009/01/20/politik-luar-negeri-indonesia/
Post By Muhammad Ashar Hafiz (29210200)
1. 1. Modal Asing dalam Pembangunan
Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh perbankan struktur produksi dan perdagangan. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi.
2. 2. Motivasi Negara Donor
Hutang luar negeri yang disalurkan oleh Negara maju ke Negara yang sedang berkembang dan atau Negara miskin tidak dilakukan atas dasar kemanusiaan, tetapi di lakukan atas dasar motivasi ekonomi dan bahkan politik. Hutang luar negeri tidak akan disalurkan tanpa adanya keuntungan yang diperoleh Negara pemberi hutang.
3. 3. Sumber-sumber pembiayaan Pembangunan Indonesia
Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Indonesia khususnya daerah Khusus Ibukota dari modal asing.
Utang luar negeri sebenarnya merupakan alat politik. Bagi CGI, Bank Dunia, IMF, utang tidak boleh berhenti, dalam hal ini justru yang meminjamkan yang tampak aktif. Hal ini karena bagi mereka, utang merupakan alat untuk dapat melakukan intervensi politik. Misalnya saja intervensi dalam penyusunan UU di negeri pengutang. Utang juga merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan financial lembaga-lembaga tersebut. Pernah saat beberapa Negara tidak meminjam kepada IMF, lembaga ini terpaksa menjual cadangan emasnya untuk operasional.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa”. Dari uraian di muka sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.
KAITAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI
A. Investasi Asing untuk Pembiayaan Pembangunan
Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan aliran modal lainnya, misalnya portofolio investasi ataupun utang luar negeri. Salah satu sebabnya adalah dikarenakan PMA tidak begitu mudah terkena gejolak fluktuasi mata uang (seperti halnya investasi portofolio) ataupun beban bunga yang berat (misalnya utang luar negeri).
Sehingga pada masa mendatang sudah dapat dipastikan bahwa PMA diharapkan akan menjadi kunci suksesnya pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang diharapkan bagi negara kita pada masa mendatang adalah pembangunan berkelanjutan. Sehingga PMA yang harus diterapkan di negara kita adalah PMA yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan PMA yang berkelanjutan di sini adalah PMA yang dapat memaksimalkan keuntungan PMA bagi Indonesia dan meminimalkan dampak negatif PMA bagi Indonesia
Dampak dari PMA terhadap perekonomian suatu negara dapat disimpulkan bahwa dampak terhadap ekonomi secara keseluruhan sangat tergantung dari kondisi host countries; tingkat tabungan-investasi domestik; metode yang digunakan dalam PMA (misalnya merger & acuisition ataupun greenfield investment); sektor-sektor yang terlibat dalam PMA; dan tentunya stabilitas dari host countries. Pada akhirnya diharapkan perlu untuk melakukan penilaian terhadap faktor faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh PMA. Keputusan perusahaan asing dalam melakukan PMA akan didasarkan pada berbagai pertimbangan, misalnya stabilitas politik di host countries, aksesibilitas dan potensial pasar di host countreis, repatriasi keuntungan untuk kepentingan investor asing, dan terdapatnya infrastruktur yang memadai di host countries. Privatisasi dan deregulasi merupakan faktor kunci untuk menarik PMA.
B. Perdagangan Internasional Sebagai Motor Pembangunan
Perdagangan internasional sendiri diharapkan dapat menjadi mesin dari pertumbuhan ekonomi. Masalah perdagangan internasional, yang berlandaskan atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi maupun kebijaksanaan perdagangan luar negeri banyak menyangkut ekspor sebagai pembatas pertumbuhan ekonomi. Potensi ekspor Indonesia sendiri dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia dan tantangan pada daya saing nasional.
Guna mengembangkan perdagangan internasional, setidaknya diperlukan dua hal yaitu penciptaan persaingan sehat di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan akses pasar perdagangan internasional. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari fluktuasi harga dan tekanan (shock) yang timbul dari luar.
Kebijakan perdagangan luar negeri sendiri, merupakan salah satu dari kebijakan ekonomi makro, adalah tindakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Karena meruapakan salah satu bagian, maka kebijakan perdagangan luar negeri tidak independen, malainkan saling mempengaruhi terhadap komponen-komponen lain dari kebijakan ekonomi makro tersebut, seperti kebijakan industri, kebijakan fiskal, kebijakan tenaga kerja, kebijakan moneter dan lainnya. Tujuan kebijakan ekonomi perdagangan luar negeri adalah pertama, untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari luar negeri, misalnya efek resesi ekonomi dunia terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia. Kedua, untuk melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor dari luar negeri. Ketiga, untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran yang sekaligus menjamin persediaan devisa yang cukup terutama untuk kebutuhan pembayaran impor dan cicilan utang luar negeri.
Strategi pengembangan ekspor pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan struktur ekspor yang kuat dan tangguh. Struktur ekspor yang tangguh dapat tercapai bilamana produk ekspor tersebut telah benar-benar beragam jenisnya, pasarnya tersebar luas, dan pelakunya juga makin banyak. Untuk itu langkah yang diperlukan adalah diversifikasi, baik produk, pasar, maupun pelakunya.
Perlu juga disadari bahwa, memasarkan produk di luar negeri sering berbeda dengan memasarkannya di dalam negeri. Pasaran di luar negeri sangat kompetitif sehingga hanya pengusaha yang ulet dan mempunyai daya saing tinggi yang akan menang dalam persaingan tersebut dan yang merebut pasaran.
D. Utang dan Bantuan Luar Negeri
Sumber keempat dari sumber dana pembiayaan pembangunan yaitu utang dan bantuan luar negeri. Sesuai amanat dari GBHN bahwa tingkat utang luar negeri perlu dikurangi, pembahasan ini lebih memfokuskan pada analisis terhadap utang luar negeri berikut permasalahan dan agenda ke depannya.
Permasalahan utang luar negeri sekarang telah menjadi fokus perhatian utama meski pada awalnya sendiri utang luar negeri seperti dimanatkan oleh GBHN tahun 1973 hanya sebagai pelengkap dan pembantu akan tetapi dalam perjalanannya telah terjadi penumpukan stok utang luar negeri yang relatif tinggi. Posisi utang yang sudah tinggi tersebut membawa konsekuensi logis pada beban pembayarannya.
Ukuran efektifitas lainnya yaitu progress variant. Dengan semakin kompleknya masalah yang dihadapi setelah krisis, otomatis semakin banyak proyek yang progress variannya negatif cukup besar. Hal itu menyebabkan beban pada kewajiban commitment fee dari sejumlah dana yang belum/tidak diserap (undisbursed balance). Sejak krisis jumlah proyek yang telah menjadi commitment dalam CGI tidak banyak yang dapat direalisasikan. Kecilnya realisasi terhadap commitment proyek baru berkaitan dengan persyaratan yang diajukan oleh donor semakin ketat, dimana besar kecilnya commitment lembaga donor tergantung keberhasilan Indonesia dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan yang cukup menonjol adalah penyusunan on lending policy dan pelaksanaan fiduciary control yang pada intinya adalah perbaikan proses pengadaan barang dan jasa (proqurement process) yang lebih transparan.
E. Sumber Dana Alternatif Non-Konvensional Untuk Pembiayaan Pembangunan
Setidaknya terdapat lima konsep sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang dibahas dalam kajian ini yaitu: Global Public Goods, Pembangunan Berbasis Aset, Sistem Pajak Global, Arsitektur Baru Keuangan Internasional dan Bank Pembangunan Domestik. Usulan mengenai Global Public Goods dan Sistem Pajak Global sebagai alternatif pembiayaan pembangunan telah menjadi topik internasional dan dikemukakan di KTT Pembiayaan Pembangunan di Mexico 2002
Dalam perkembangan wacana mengenai global public goods ini, terdapat isu yang dilontarkan oleh beberapa negara maju untuk mengaitkan ODA dengan global public goods. Argumen yang umumnya dipakai adalah bahwa pada dasarnya baik ODA atau bantuan secara umum dan global public goods masing-masing memiliki dampak baik terhadap pembangunan. Namun penggabungan keduanya mungkin lebih tinggi dari jumlah dampak yang dihasilkan secara sendiri-sendiri tanpa lainnya. Global public goods dapat meningkatkan secara marjinal dampak dari bantuan secara berlipat.
Alternatif kedua dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia untuk dikonversi menjadi modal. Dengan kekayaan yang melimpah, maka semestinya kekayaan ini dapat dimanfaatkan dengan melakukan konversi dan rekayasa finansial untuk menghasilkan modal. Dua konsep mengenai pembiayaan pembangunan berbasis sumber daya alam ini adalah Debt for Nature Swap (DNS) dsan sekuritisasi aset. Hal yang mendasari konsep DNS bersumber dari pengertian global bahwa upaya-upaya internasional untuk melestarikan sumberdaya alam mesti dilanjutkan dan negara-negara maju semestinya memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara yang memiliki kesulitan ekonomi tersebut diantaranya melalui fasilitis swap.
Konsep kedua sekuritisasi aset bisa jadi merupakan suatu terobosan yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut untuk menutup investasi swasta yang selama ini telah dibiayai dengan pinjaman luar negeri berjangka pendek yang saat krisis menimbulkan ketidak stabilan dalam neraca pembayaran dan mata uang. Setidaknya terdapat tiga mekanisme utama dalam pembiayaan aset yaitu Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBSs) dan Real Estate Investment Trust (REITs).
Alternatif ketiga dari sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah konsep pajak global. Di samping usulan pembentukan organisasi pajak internasional sendiri, ada tiga usulan jenis pajak yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk diterapkan. Jenis pertama yaitu Carbon tax memang memiliki tujuan yang baik dan mungkin pula diterapkan di Indonesia jika kita mengabaikan aspek dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu pengkajian lebih lanjut dampak pengenaan Carbon Tax terhadap perekonomian Indonesia. Jika diterapkan di negara maju yang memiliki kondisi perekonomian relatif maju mungkin sudah selayaknya, namun bagi perekonomian yang sedang tumbuh seperti Indonesia, dikhawatirkan pengenaan pajak ini akan menaikkan harga yang pada akhirnya cenderung menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Jenis pajak kedua yaitu pajak mata uang asing yang bertujuan untuk mengurangi spekulasi, sangat mungkin diterapkan di Indonesia namun mendapatkan tentangan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF sehingga saat ini masih relatif sulit untuk diterapkan. Jenis pajak ketiga yaitu pajak transportasi udara internasional memiliki tingkat kemungkinan penerapan menengah, dimana besarnya peroleh dana diperikirakan pada level menengah dan tingkat keberlanjutannya bersifat jangka panjang.
Alternatif keempat berkaitan dengan ide perlunya arsitektur baru lembaga keuangan internasional. Sistem keuangan internasional yang ada saat ini dirasa tidak mampu melindungi dunia perekonomian dunia dari krisis keuangan. Dalam rangka mencegah krisis menjadi lebih dalam keterpurukannya di kemudian hari, diperlukan suatu reformasi dalam sistem atau arsitektur baru keuangan dunia. Dua konsep yang muncul adalah perlunya pengalokasian baru Special Drawing Rights dan secara regional perlu dibentuknya Asian Monetary Fund.
Alternatif kelima dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan menyangkut kelembagaan yaitu usulan dibentuknya bank pembangunan domestik. Konsepnya adalah bahwa dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang dimiliki atau didukung oleh pemerintah guna mendukung kebijakan-kebijakan dan strategi perekonomian nasional serta membiayai proyek-proyek nasional yang tidak dapat didanai oleh swasta. Istilah yang mungkin bisa digunakan adalah policy based finance.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep alternatif inovasi sumber daya untuk pembiayaan pembangunan cukup mungkin diterapkan di Indonesia namun memiliki tingkat kesulitan karena dikelilingi beberapa faktor permasalahan domestik maupun internasional yang tak bisa dilepaskan. Begitu juga aspek-aspek non ekonomis yang melingkupinya termasuk aspek politik internasional.
Sumber
DAFTAR PUSTAKA
1. http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8205/
2. http://okkifajrin.blogspot.com/2010/01/hutang-luar-negeri-dan-pembiayaan.html
3. http://mustofasmp2.wordpress.com/2009/01/20/politik-luar-negeri-indonesia/
Post By Muhammad Ashar Hafiz (29210200)
Selasa, 22 Maret 2011
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dan beribukotakan Pontianak. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km² (7,53% luas Indonesia). Merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki provinsi "Seribu Sungai". Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.
Perekonomian Kalimantan barat
Pertanian & Perkebunan
Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah. Hasil pertanian Kalimantan Barat diantaranya adalah padi, jagung, kedelai dan lain-lain. Sedangkan hasil perkebunan diantaranya adalah karet, kelapa sawit, kelapa, lidah buaya dan lain-lain. Kebun kelapa sawit sampai Oktober 2010 sudah mencapai 592,000 ha. Kebun-kebun tersebut sebagian dibangun di hutan yang dikonversi menjadi lahan perkebunan. Kebun-kebun sawit menguntungkan pengusaha dan penguasa. Para petani peserta menderita sengsara. Pendapatan petani sawit binaan PTPN XIII hanya 6,6 ons beras per hari/orang. Sedangkan pengelolaan kebun dengan pola kemitraan hanya memberi 3,3 ons beras per hari/orang. Kondisi ini lebih buruk dari tanaman paksa (kultuurstelsel) jaman Hindia Belanda.
HAMBATAN PEMBANGUNAN KALIMANTDAN BARAT
Pembangunan infrastruktur jalan adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi, peningkatan ekonomi dan pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam upaya pemenuhan infrastruktur jalan tersebut, dan dengan mempertimbangkan keterbatasan dana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di satu sisi dan melihat adanya peluang investasi swasta di sisi lainnya, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat berbagai kebijakan untuk menarik pihak swasta berinvestasi di bidang jalan bebas hambatan/ freeway/ tol Dengan melibatkan sektor swasta ini diharapkan percepatan penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pemerintah Provinsi Kaltim merencanakan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan/ Freeway/ Tol sepanjang 241 kilometer yang meliputi ruas jalan Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangata - Maloy/Samarinda - Tenggarong.
PENDAPATAN ASLI DAERAH KALBAR DAN PRODUK UNGGULAN SUMBANGAN TERHADAP PAD
Pendapatan asli daerah Kalimantan Barat yang dikenal memiliki sumber daya hutan dan perkebunan berasal dari pajak kelompok kendaraan bermotor. Sepanjang 2008 hingga November, kontribusi pajak kendaraan bermotor mencapai 78,71 persen dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp 590 miliar.Pontianak (Kompas). Pendapatan asli daerah Kalimantan Barat yang dikenal memiliki sumber daya hutan dan perkebunan berasal dari pajak kelompok kendaraan bermotor. Sepanjang 2008 hingga November, kontribusi pajak kendaraan bermotor mencapai 78,71 persen dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp 590 miliar.
Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar, realisasi pendapatan asli daerah dari pajak kelompok kendaraan bermotor hingga November 2008 melampaui target yang ditetapkan pada APBD, yakni pajak kendaraan bermotor Rp 135,79 miliar (107,69 persen dari target Rp 126 miliar), bea balik nama kendaraan bermotor mencapai Rp 189,89 miliar (141,21 persen dari target Rp 134 miliar), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp 138,88 miliar (115,73 persen dari target Rp 120 miliar).Perekonomian Kalbar tahun 2008 relatif baik. Masyarakat mampu membeli kendaraan bermotor sehingga penerimaan pajak melampaui target. Tahun 2009 mungkin tidak sebaik 2008 karena kemungkinan daya beli masyarakat menurun akibat krisis global hingga saat ini,? kata Humas Dispenda Kalbar Rosihan, Senin (5/1).Penerimaan dari pajak kelompok kendaraan bermotor itu jauh di atas dana perimbangan bagi hasil dari sektor kehutanan di Kalbar. Meskipun bisa melampaui target APBD 2008 sebesar Rp 3 miliar, perimbangan dari penerimaan provisi sumber daya hutan hingga November 2008 hanya Rp 3,74 miliar.Data dari Kepolisian Daerah Kalbar menunjukkan, setahun ini pertumbuhan kendaraan bermotor di provinsi tersebut naik 16,58 persen dibandingkan dengan 2007. Jumlah mobil penumpang naik dari 34.255 unit menjadi 38.504 unit, mobil beban dari 29.197 unit menjadi 30.161 unit, mobil bus dari 4.246 unit menjadi 4.463 unit, dan sepeda motor dari 706.240 unit menjadi 828.918 unit.Khusus kendaraan roda dua dalam setahun meningkat 122.678 unit,” kata Kepala Polda Kalbar Irjen R Nata Kesuma. (why)
Produk Unggulan Kalimantan Barat
Batik Kalimantan Barat
Kain batik khas Kalbar selain digemari masyarakat, kini produknya telah merambah ke Kuching Malaysia, demikian diungkapkan pemilik usaha kain batik, Dayang, di pameran Kalbar Expo 2009, belum lama ini.
Kain batik khas Kalbar selain digemari masyarakat, kini produknya telah merambah ke Kuching Malaysia, demikian diungkapkan pemilik usaha kain batik, Dayang, di pameran Kalbar Expo 2009, belum lama ini.
Kain batik ini terdiri dari dua macam, yakni batik tulis dan cap, kain batik cap dihargai Rp 175 ribu, sedangkan batik tulis seharga Rp 1 juta. Selain itu, Dayang juga menjual batik dalam bentuk sarung, selendang, baju kemeja atau sarimbit, dengan harga Rp 2 juta.
Selama pameran, masyarakat cenderung membeli kain batik cap, menurutnya masyarakat memilih kain ini karena warna dan motifnya bagus, serta harga pun terjangkau.
Kain batik ini selain pemasarannya di Indonesia, kini Dayang juga telah berani memasarkannya di Kuching. Keuntungan yang didapatkan dari setiap unit kain adalah 20 persen, malah ketika ia mengikuti pameran Kalbar Expo 2009 kemarin, ia dipesan dari Jakarta sebanyak 10 unit untuk kain batik cap.
Dikatakan Dayang, bahwa usaha kain batik ini merupakan usaha yang dikembangkan dari songket. Selain kain batik ia juga menjual kain border yang dijual dari harga Rp 750 ribu sampai Rp 1 juta.
Diakuinya, dalam menciptakan karya batik ini, Dayang sering melihat buku Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) yang diciptakan istri mantan Gubernur Kalbar, yakni bermotif Dayak dan Melayu.
Menurutnya dengan adanya Dekranasda, ia sangat beruntung dan berterimakasih pada pemerintah karena telah memberi masukan dan ide untuk pengembangan usahanya, terutama pada Disperindag Provinsi Kalbar dan istri Gubernur Kalbar.
FAKTOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
PONTIANAK – Keberlangsungan pembangunan tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya kebersamaan dan koordinasi yang baik antar stakeholder. Faktor keamanan dan ketertiban juga merupakan faktor yang mutlak dibutuhkan dalam pembangunan. ondisi aman dan damai merupakan faktor kunci bagi kita, dalam menjalankan roda pembangunan secara lebih baik dan berkesinambungan. Di sini peran TNI sangat diperlukan. Apalagi saat ini telah terbentuk Kodam XII/Tanjungpura, sehingga keamanan di Kalbar lebih terjaga,” ujar Cornelis. Gubernur dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk membuang jauh pemikiran bahwa TNI merupakan sosok yang ditakuti. Karena, menurut dia, saat ini TNI terdiri dari personel yang profesional. ”TNI saat ini berbeda dengan yang dulu, di mana saat ini TNI adalah pelindung masyarakat dalam menjaga keamanan kita. Apalagi Kalbar sangat rawan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Keberadaan Kodam XII/Tanjungpura memang sangat diperlukan di sini,” ungkap dia.
Selain itu, Cornelis menegaskan agar masyarakat menghilangkan sikap yang dapat menimbulkan keretakan hubungan sesama warga, serta menghentikan setiap perbedaan kepentingan. Sikap tersebut dikhawatirkan dia dapat mengarah pada hadirnya konflik sosial, yang dampaknya sangat merugikan bagi keberlangsungan pembangunan. ”Semoga terbentuk sinergi dengan peningkatkan hubungan yang lebih baik antara aparat pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh komponen lapisan masyarakat, termasuk dengan organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam pelaksanaan pembangunan di Kalbar,” kata Cornelis.
Sementara itu, Panglima Kodam (Pangdam) XII/Tanjungpura Mayjen TNI Moeldoko mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan faktor terpenting dalam membangun kebersamaan. Dengan kebersamaan itulah, diyakini dia dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan memberikan ketenteraman kepada masyarakat. Sehingga faktor pembangunan dapat berjalan dengan lancar. TNI merupakan bagian dari rakyat Indonesia, sehingga ikut bertanggungjawab dalam pencapaian keberhasilan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.
”TNI mempunyai tugas pokok, di mana selain melindungi NKRI, TNI juga berkewajiban menjaga sistem hukum yang komprehensif, membantu aparat pemerintah dan kepolisian, dalam menjaga stabilita keamanan, demi tercapainya pembangunan, khususnya di Kalbar,” jelas Pangdam. Pangdam menegaskan bahwa pihaknya bertekad dengan segala resiko akan mengawal pemerintah, dalam memperlancar pembangunan, khususnya di Kalimantan Barat. “TNI siap melakukan kebersamaan dan saling membantu dengan pemerintah dan rakyat. TNI untuk selalu berada di depan dalam mengawal pembangunan di Kalbar bersama pemerintah, dan tidak ada yang bisa menghalangi itu,” tegas Pangdam. (wah)
Biodata Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
Drs. Cornelis, MH.
Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013. Dipilih langsung oleh rakyat dalam Pilkada gubernur Kalbar, 15 November 2007. Dilantik oleh Mendagri Mardiyanto pada, 14 Januari 2008. Jabatan lain, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat dan Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Kalbar. Karier pemerintahan dimulai dari bawah, sebagai staff di Kantor Camat Kecamatan Mandor, Camat Menyuke (Darit), Bupati Landak (dua periode).
Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM.
Selaku wakil gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013 dengan perolehan suara sebesar 930.679 atau 43,67%.
Christiandy lahir di Singkawang pada 29 Maret 1964. Dia memiliki enam saudara. Kini, mereka berpencar. Ada yang jadi pedagang, petani jeruk, guru, dan lainnya. Dia terlahir dengan nama Bong Hon San. Ayahnya bernama B. Kurniadi (Bong Kui Hin). Ibunya bernama C. Tjukriati (Djong Tjuk Tjhin). Keduanya pendidik. Guru bahasa Mandarin. Ayahnya telah meninggal. Ibu, telah berusia 78 tahun.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/06/00571123/pajak.kelompok.kendaraan.bermotor.andalan.kalbar
http://www.borneotribune.com/headline/batik-kalbar-merambah-kekuching.html
http://www.kaltimprov.go.id/kaltim.php?page=detailpembangunan&id=23
http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=37017
kel:13
By Muhammad Ashar Hafiz
NPM 29210200
Perekonomian Kalimantan barat
Pertanian & Perkebunan
Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah. Hasil pertanian Kalimantan Barat diantaranya adalah padi, jagung, kedelai dan lain-lain. Sedangkan hasil perkebunan diantaranya adalah karet, kelapa sawit, kelapa, lidah buaya dan lain-lain. Kebun kelapa sawit sampai Oktober 2010 sudah mencapai 592,000 ha. Kebun-kebun tersebut sebagian dibangun di hutan yang dikonversi menjadi lahan perkebunan. Kebun-kebun sawit menguntungkan pengusaha dan penguasa. Para petani peserta menderita sengsara. Pendapatan petani sawit binaan PTPN XIII hanya 6,6 ons beras per hari/orang. Sedangkan pengelolaan kebun dengan pola kemitraan hanya memberi 3,3 ons beras per hari/orang. Kondisi ini lebih buruk dari tanaman paksa (kultuurstelsel) jaman Hindia Belanda.
HAMBATAN PEMBANGUNAN KALIMANTDAN BARAT
Pembangunan infrastruktur jalan adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi, peningkatan ekonomi dan pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam upaya pemenuhan infrastruktur jalan tersebut, dan dengan mempertimbangkan keterbatasan dana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di satu sisi dan melihat adanya peluang investasi swasta di sisi lainnya, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat berbagai kebijakan untuk menarik pihak swasta berinvestasi di bidang jalan bebas hambatan/ freeway/ tol Dengan melibatkan sektor swasta ini diharapkan percepatan penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pemerintah Provinsi Kaltim merencanakan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan/ Freeway/ Tol sepanjang 241 kilometer yang meliputi ruas jalan Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangata - Maloy/Samarinda - Tenggarong.
PENDAPATAN ASLI DAERAH KALBAR DAN PRODUK UNGGULAN SUMBANGAN TERHADAP PAD
Pendapatan asli daerah Kalimantan Barat yang dikenal memiliki sumber daya hutan dan perkebunan berasal dari pajak kelompok kendaraan bermotor. Sepanjang 2008 hingga November, kontribusi pajak kendaraan bermotor mencapai 78,71 persen dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp 590 miliar.Pontianak (Kompas). Pendapatan asli daerah Kalimantan Barat yang dikenal memiliki sumber daya hutan dan perkebunan berasal dari pajak kelompok kendaraan bermotor. Sepanjang 2008 hingga November, kontribusi pajak kendaraan bermotor mencapai 78,71 persen dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp 590 miliar.
Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar, realisasi pendapatan asli daerah dari pajak kelompok kendaraan bermotor hingga November 2008 melampaui target yang ditetapkan pada APBD, yakni pajak kendaraan bermotor Rp 135,79 miliar (107,69 persen dari target Rp 126 miliar), bea balik nama kendaraan bermotor mencapai Rp 189,89 miliar (141,21 persen dari target Rp 134 miliar), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp 138,88 miliar (115,73 persen dari target Rp 120 miliar).Perekonomian Kalbar tahun 2008 relatif baik. Masyarakat mampu membeli kendaraan bermotor sehingga penerimaan pajak melampaui target. Tahun 2009 mungkin tidak sebaik 2008 karena kemungkinan daya beli masyarakat menurun akibat krisis global hingga saat ini,? kata Humas Dispenda Kalbar Rosihan, Senin (5/1).Penerimaan dari pajak kelompok kendaraan bermotor itu jauh di atas dana perimbangan bagi hasil dari sektor kehutanan di Kalbar. Meskipun bisa melampaui target APBD 2008 sebesar Rp 3 miliar, perimbangan dari penerimaan provisi sumber daya hutan hingga November 2008 hanya Rp 3,74 miliar.Data dari Kepolisian Daerah Kalbar menunjukkan, setahun ini pertumbuhan kendaraan bermotor di provinsi tersebut naik 16,58 persen dibandingkan dengan 2007. Jumlah mobil penumpang naik dari 34.255 unit menjadi 38.504 unit, mobil beban dari 29.197 unit menjadi 30.161 unit, mobil bus dari 4.246 unit menjadi 4.463 unit, dan sepeda motor dari 706.240 unit menjadi 828.918 unit.Khusus kendaraan roda dua dalam setahun meningkat 122.678 unit,” kata Kepala Polda Kalbar Irjen R Nata Kesuma. (why)
Produk Unggulan Kalimantan Barat
Batik Kalimantan Barat
Kain batik khas Kalbar selain digemari masyarakat, kini produknya telah merambah ke Kuching Malaysia, demikian diungkapkan pemilik usaha kain batik, Dayang, di pameran Kalbar Expo 2009, belum lama ini.
Kain batik khas Kalbar selain digemari masyarakat, kini produknya telah merambah ke Kuching Malaysia, demikian diungkapkan pemilik usaha kain batik, Dayang, di pameran Kalbar Expo 2009, belum lama ini.
Kain batik ini terdiri dari dua macam, yakni batik tulis dan cap, kain batik cap dihargai Rp 175 ribu, sedangkan batik tulis seharga Rp 1 juta. Selain itu, Dayang juga menjual batik dalam bentuk sarung, selendang, baju kemeja atau sarimbit, dengan harga Rp 2 juta.
Selama pameran, masyarakat cenderung membeli kain batik cap, menurutnya masyarakat memilih kain ini karena warna dan motifnya bagus, serta harga pun terjangkau.
Kain batik ini selain pemasarannya di Indonesia, kini Dayang juga telah berani memasarkannya di Kuching. Keuntungan yang didapatkan dari setiap unit kain adalah 20 persen, malah ketika ia mengikuti pameran Kalbar Expo 2009 kemarin, ia dipesan dari Jakarta sebanyak 10 unit untuk kain batik cap.
Dikatakan Dayang, bahwa usaha kain batik ini merupakan usaha yang dikembangkan dari songket. Selain kain batik ia juga menjual kain border yang dijual dari harga Rp 750 ribu sampai Rp 1 juta.
Diakuinya, dalam menciptakan karya batik ini, Dayang sering melihat buku Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) yang diciptakan istri mantan Gubernur Kalbar, yakni bermotif Dayak dan Melayu.
Menurutnya dengan adanya Dekranasda, ia sangat beruntung dan berterimakasih pada pemerintah karena telah memberi masukan dan ide untuk pengembangan usahanya, terutama pada Disperindag Provinsi Kalbar dan istri Gubernur Kalbar.
FAKTOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
PONTIANAK – Keberlangsungan pembangunan tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya kebersamaan dan koordinasi yang baik antar stakeholder. Faktor keamanan dan ketertiban juga merupakan faktor yang mutlak dibutuhkan dalam pembangunan. ondisi aman dan damai merupakan faktor kunci bagi kita, dalam menjalankan roda pembangunan secara lebih baik dan berkesinambungan. Di sini peran TNI sangat diperlukan. Apalagi saat ini telah terbentuk Kodam XII/Tanjungpura, sehingga keamanan di Kalbar lebih terjaga,” ujar Cornelis. Gubernur dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk membuang jauh pemikiran bahwa TNI merupakan sosok yang ditakuti. Karena, menurut dia, saat ini TNI terdiri dari personel yang profesional. ”TNI saat ini berbeda dengan yang dulu, di mana saat ini TNI adalah pelindung masyarakat dalam menjaga keamanan kita. Apalagi Kalbar sangat rawan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Keberadaan Kodam XII/Tanjungpura memang sangat diperlukan di sini,” ungkap dia.
Selain itu, Cornelis menegaskan agar masyarakat menghilangkan sikap yang dapat menimbulkan keretakan hubungan sesama warga, serta menghentikan setiap perbedaan kepentingan. Sikap tersebut dikhawatirkan dia dapat mengarah pada hadirnya konflik sosial, yang dampaknya sangat merugikan bagi keberlangsungan pembangunan. ”Semoga terbentuk sinergi dengan peningkatkan hubungan yang lebih baik antara aparat pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh komponen lapisan masyarakat, termasuk dengan organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam pelaksanaan pembangunan di Kalbar,” kata Cornelis.
Sementara itu, Panglima Kodam (Pangdam) XII/Tanjungpura Mayjen TNI Moeldoko mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan faktor terpenting dalam membangun kebersamaan. Dengan kebersamaan itulah, diyakini dia dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan memberikan ketenteraman kepada masyarakat. Sehingga faktor pembangunan dapat berjalan dengan lancar. TNI merupakan bagian dari rakyat Indonesia, sehingga ikut bertanggungjawab dalam pencapaian keberhasilan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.
”TNI mempunyai tugas pokok, di mana selain melindungi NKRI, TNI juga berkewajiban menjaga sistem hukum yang komprehensif, membantu aparat pemerintah dan kepolisian, dalam menjaga stabilita keamanan, demi tercapainya pembangunan, khususnya di Kalbar,” jelas Pangdam. Pangdam menegaskan bahwa pihaknya bertekad dengan segala resiko akan mengawal pemerintah, dalam memperlancar pembangunan, khususnya di Kalimantan Barat. “TNI siap melakukan kebersamaan dan saling membantu dengan pemerintah dan rakyat. TNI untuk selalu berada di depan dalam mengawal pembangunan di Kalbar bersama pemerintah, dan tidak ada yang bisa menghalangi itu,” tegas Pangdam. (wah)
Biodata Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
Drs. Cornelis, MH.
Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013. Dipilih langsung oleh rakyat dalam Pilkada gubernur Kalbar, 15 November 2007. Dilantik oleh Mendagri Mardiyanto pada, 14 Januari 2008. Jabatan lain, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat dan Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Kalbar. Karier pemerintahan dimulai dari bawah, sebagai staff di Kantor Camat Kecamatan Mandor, Camat Menyuke (Darit), Bupati Landak (dua periode).
Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM.
Selaku wakil gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013 dengan perolehan suara sebesar 930.679 atau 43,67%.
Christiandy lahir di Singkawang pada 29 Maret 1964. Dia memiliki enam saudara. Kini, mereka berpencar. Ada yang jadi pedagang, petani jeruk, guru, dan lainnya. Dia terlahir dengan nama Bong Hon San. Ayahnya bernama B. Kurniadi (Bong Kui Hin). Ibunya bernama C. Tjukriati (Djong Tjuk Tjhin). Keduanya pendidik. Guru bahasa Mandarin. Ayahnya telah meninggal. Ibu, telah berusia 78 tahun.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/06/00571123/pajak.kelompok.kendaraan.bermotor.andalan.kalbar
http://www.borneotribune.com/headline/batik-kalbar-merambah-kekuching.html
http://www.kaltimprov.go.id/kaltim.php?page=detailpembangunan&id=23
http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=37017
kel:13
By Muhammad Ashar Hafiz
NPM 29210200
Sabtu, 15 Januari 2011
Perbedaan Ms Office dengan Open Office
Microsoft Office memiliki pembagian program yang lebih spesifik, dapat dilihat pada menu setiap program. Pada program "Text Document" atau Ms Word dalam Microsoft Office, tidak ditemukan banyak kendala karena tampilan dan menu hampir sama. Jadi cara pengoperasiannya sama saja seperti pada Ms Word yang biasa dipakai. Pada Open Office, galeri tidak banyak memiliki pilihan gambar.
Pada program "Spread Sheet" atau Ms Excel dalam Microsoft Office juga tidak banyak memiliki perbedaan, sehingga tidak mengalami banyak kendala. Intinya Open Office dan Microsoft Office memang tidak jauh berbeda dari segi tampilan dan menu. Hanya saja tampilan menu pada Open Office lebih banyak, beragam, dan masih banyak menu baru yang jarang diketahui bila menggunakan Microsoft Office dan banyak simbol yang belum dimengerti cara penggunaanya bila dibandingkan dengan Microsoft office, padahal sebetulnya keduanya memiliki fungsi yang sama.
Untuk program "Presentation" atau Ms Power Point dalam Microsoft Office, perbedaan sudah dirasakan pada awal membuka program ini. Kita langsung disuguhi menu-menu untuk membuat slide yang bertahap, padahal bila memakai Ms Power Point kita dapat langsung mengoperasikan dan mengedit dengan mudah tanpa harus melalui proses yang rumit seperti pada Open Office. Selain itu pilihan background tidak berfariasi, padahal dalam Microsoft Office kita dapat menggunakan berbagai background dari file lain agar lebih menarik.
Karena Open Office akan segera digunakan di Indonesia, sebaiknya program-program di dalamnya diperbaiki dari segi menu sampai penampilan, dan dibuat semudah mungkin cara pengoperasiannya. Terutama produk bangsa sendiri seharusnya bisa lebih baik dari bangsa lain, sehingga masyarakat bisa tertarik untuk menggunakannya.
Selain itu, sosialisasi program Open Office ini harus makin digalakkan. Tidak hanya pada kalangan mahasiswa tetapi juga harus disosialisasikan pada pelajar menengah atas atau bahkan sampai pada pelajar sekolah dasar. Agar program ini dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat menggunakan fasilitas ini dengan mudah.
Berikut perbedaan yang dapat saya simpulkan antara ms. Office dengan open office
1. Open office diperoleh secara Gratis sedangkan ms. Office tidak.
2. Menu dan interface pada ms. Office berbeda peletakannya dengan open office.
3. Penggunaan Mail merge pada open office jauh lebih fleksibel dan lebih mudah dibanding mail merge ms.office.
4. Open office dapat membuka ms. Office, sedangkan ms. Office tidak.
5. Open office dapat menhasilkan file pdf, sedangkan ms. Office harus menggunakan plugin.
6. Open office memerlukan spek komputer yang lumayan tinggi, sedangkan ms. Office tidak.
Pada program "Spread Sheet" atau Ms Excel dalam Microsoft Office juga tidak banyak memiliki perbedaan, sehingga tidak mengalami banyak kendala. Intinya Open Office dan Microsoft Office memang tidak jauh berbeda dari segi tampilan dan menu. Hanya saja tampilan menu pada Open Office lebih banyak, beragam, dan masih banyak menu baru yang jarang diketahui bila menggunakan Microsoft Office dan banyak simbol yang belum dimengerti cara penggunaanya bila dibandingkan dengan Microsoft office, padahal sebetulnya keduanya memiliki fungsi yang sama.
Untuk program "Presentation" atau Ms Power Point dalam Microsoft Office, perbedaan sudah dirasakan pada awal membuka program ini. Kita langsung disuguhi menu-menu untuk membuat slide yang bertahap, padahal bila memakai Ms Power Point kita dapat langsung mengoperasikan dan mengedit dengan mudah tanpa harus melalui proses yang rumit seperti pada Open Office. Selain itu pilihan background tidak berfariasi, padahal dalam Microsoft Office kita dapat menggunakan berbagai background dari file lain agar lebih menarik.
Karena Open Office akan segera digunakan di Indonesia, sebaiknya program-program di dalamnya diperbaiki dari segi menu sampai penampilan, dan dibuat semudah mungkin cara pengoperasiannya. Terutama produk bangsa sendiri seharusnya bisa lebih baik dari bangsa lain, sehingga masyarakat bisa tertarik untuk menggunakannya.
Selain itu, sosialisasi program Open Office ini harus makin digalakkan. Tidak hanya pada kalangan mahasiswa tetapi juga harus disosialisasikan pada pelajar menengah atas atau bahkan sampai pada pelajar sekolah dasar. Agar program ini dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat menggunakan fasilitas ini dengan mudah.
Berikut perbedaan yang dapat saya simpulkan antara ms. Office dengan open office
1. Open office diperoleh secara Gratis sedangkan ms. Office tidak.
2. Menu dan interface pada ms. Office berbeda peletakannya dengan open office.
3. Penggunaan Mail merge pada open office jauh lebih fleksibel dan lebih mudah dibanding mail merge ms.office.
4. Open office dapat membuka ms. Office, sedangkan ms. Office tidak.
5. Open office dapat menhasilkan file pdf, sedangkan ms. Office harus menggunakan plugin.
6. Open office memerlukan spek komputer yang lumayan tinggi, sedangkan ms. Office tidak.
Langganan:
Postingan (Atom)