Contoh Perusahaan yang Dinyatakan Pailit

Ø Yang dapat dinyatakan pailit adalah :

1.      “orang perorangan”, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jiuka permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh “Debitur perorangan yang telah menikah”, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta

2.      “Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya”. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “Firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

3.      “Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum”. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.

4.      “Harta peninggalan” akibat hukum pernyataan pailit, kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala “Hak Perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukan kedalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan oleh pasal 22 Undang-undang kepailitan terhitung sejak saat keputusan oernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku sebagai suami istri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Contoh Perusahaan yang Sedang Mengalami Kepailitan

            Tidak perlu kita liat jauh-jauh perusahaan luar negeri yang sedang mengalami pailit, kita lihat saja PT Kymco Lippo Motor Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perusahaan tersebut sedang pailit. Putusan pailit tersebut disampaikan oleh hakim Ketua H Yulman, SH, MH pada hari Rabu, 23 Mei 2012, dalam sidang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

            Dan dalam putusan tersebut PT Kymco Lippo Motor Indonesia terbukti memiliki hutang jatuh yempo yang belum terbayar. Pemohon pailit tersebut ialah PT Abdi Metalprakasa dan PT Amanda Vida Mitrama, kedua perusahaan tersebut membenarkan bahwa masih meilikih hak penagihan hutan dari PT Kymco Lippo Motor Indonesia. Dan PT Kymco juga dinyatakan terbukti berhutang pada lebih dari satu kreditur.

Sumber            : Koran Baru, Forum Bisnis http://koranbaru.com/tag/perusahaan-pailit-di-indonesia/

By     : Muhammad Ashar Hafiz (29210200)

Kepailitan

Bismillahirrahmanirrahim

KEPAILITAN

Asas-asas Umum Kepailitan

Ø Definisi

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “Pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam undang-undang kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam undang-undang kepailitan yang menjelaskan pengertian atau definisi dari kepailitan atau pailit.

Dari pengerian yang diberikan dalam buku Black’s Low Dictionary, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “Ketiadamampuan untuk membayar” dari seorang (debitur) atas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Ketiadamampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara suka rela oleh debitur itu sendiri.

Jika kita baca rumusan yang diberikan dalam pasal 1 Undang-undang kepailitan, dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu keputusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitur tidak dapat menyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya “pengumuman” keputusan pernyataan pailit tersebut maka berlakulah ketentuan pasal 1131 undang-undang hukum perdata atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

Ø Yang berhak mengajukan permohonan pailit

1.     Debitur sendiri

2.     Atas permintaan atau lebih krediturnya

3.     Kejaksaan untuk kepentingan umum

4.     Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia

5.     Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memrintakan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Jika direksi bank tidak menyelenggarakan RUPS tersebut, pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran Badan Hukum Bank, penunjukan tim likuidasi dan pemerintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ø Persyaratan Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan, jika persyaratan kepailitan tersebut dibawah ini telah dipenuhi :

1.      Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur, dan

2.      Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sumber      :

-         Seri Hukum Bisnis Kepailitan

-         Aspek Hukum dalam Bisnis

By     : Muhammad Ashar Hafiz (29210200)